Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan pertumbuhan penduduk.
Dalam demografi dan ekologi, Nilai pertumbuhan penduduk (NPP) adalah nilai kecil dimana jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat. NPP hanya merujuk pada perubahan populasi pada periode waktu unit, sering diartikan sebagai persentase jumlah individu dalam populasi ketika dimulainya periode.
Cara yang paling umum untuk menghitung pertumbuhan penduduk adalah rasio, bukan nilai. Perubahan populasi pada periode waktu unit dihitung sebagai persentase populasi ketika dimulainya periode.
Pertumbuhan Penduduk di Indonesia
Hasil sensus penduduk 2010 tercatat 237,6 juta jiwa sebagai bukti pertumbuhan penduduk Indonesia 5 tahun lebih cepat dari proyeksi BPS. Karena proyeksi semula, tahun 2010 baru berjumlah 234,2 juta dan tahun 2015 berkisar 237,8 juta jiwa. Kenyataannya, tahun 2010 penduduk Indonesia sudah mencapai 237,6 juta jiwa.
Demikian diungkapkan direktur Jaminan dan Pelayanan KB, BKKBN Pusat, Setia Edi dalam acara peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia di Jakarta, yang dirilis bkkbn.co.id, Sabtu (25/9/2010). Ia mengingatkan, jika program KB diabaikan maka pertumbuhan penduduk Indonesia tak terkendali.
"Pengnedalian penduduk harus menjadi prioritas. Apalagi kesehatan dan usia harapan hidup meningkat sehingga tanpa pengendalian rawan terjadi ledakan jumlah penduduk. Jumlah penduduk 237,6 juta mendekati proyeksi BPS untuk jumlah penduduk tahun 2015 yakni 237,8 juta jiwa. Angka itu sudah tercapai sekarang. Dengan melencengnya proyeksi itu, jumlah penduduk diperkirakan 264,4 juta tahun 2015,"ujar dia.
Pemerintah mempunyai target baru. Pada 2014 ditargetkan angka fertilitas total (angka kelahiran/TFR) 2,1 dan pengguna kontrasepsi 65 persen. Saat ini TFR 2,3 dan pengguna kontrasepsi 61,4 persen. Selain itu ditargetkan empat tahun ke depan 'unmeet need' 5 persen dan usia kawin pertama 21 tahun.
Kendala program KB adalah otonomi daerah yang mengakibatkan keterputusan koordinasi dan implementasi program secara luas. Tidak semua daerah mempunyai struktur yang khusus mengurusi KB. Di tengah perubahan itu fungsi petugas penyuluh lapangan KB (PLKB) juga tergerus karena kurang dukungan. Padahal PLKB penting untuk mengedukasi dan memberikan konseling sehingga masyarakat dapat merencanakan keluarga dengan baik dan rasional.
(sumber : bkkbn.co.id)
Pertumbuhan Penduduk di Indonesia
Hasil sensus penduduk 2010 tercatat 237,6 juta jiwa sebagai bukti pertumbuhan penduduk Indonesia 5 tahun lebih cepat dari proyeksi BPS. Karena proyeksi semula, tahun 2010 baru berjumlah 234,2 juta dan tahun 2015 berkisar 237,8 juta jiwa. Kenyataannya, tahun 2010 penduduk Indonesia sudah mencapai 237,6 juta jiwa.
Demikian diungkapkan direktur Jaminan dan Pelayanan KB, BKKBN Pusat, Setia Edi dalam acara peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia di Jakarta, yang dirilis bkkbn.co.id, Sabtu (25/9/2010). Ia mengingatkan, jika program KB diabaikan maka pertumbuhan penduduk Indonesia tak terkendali.
"Pengnedalian penduduk harus menjadi prioritas. Apalagi kesehatan dan usia harapan hidup meningkat sehingga tanpa pengendalian rawan terjadi ledakan jumlah penduduk. Jumlah penduduk 237,6 juta mendekati proyeksi BPS untuk jumlah penduduk tahun 2015 yakni 237,8 juta jiwa. Angka itu sudah tercapai sekarang. Dengan melencengnya proyeksi itu, jumlah penduduk diperkirakan 264,4 juta tahun 2015,"ujar dia.
Pemerintah mempunyai target baru. Pada 2014 ditargetkan angka fertilitas total (angka kelahiran/TFR) 2,1 dan pengguna kontrasepsi 65 persen. Saat ini TFR 2,3 dan pengguna kontrasepsi 61,4 persen. Selain itu ditargetkan empat tahun ke depan 'unmeet need' 5 persen dan usia kawin pertama 21 tahun.
Kendala program KB adalah otonomi daerah yang mengakibatkan keterputusan koordinasi dan implementasi program secara luas. Tidak semua daerah mempunyai struktur yang khusus mengurusi KB. Di tengah perubahan itu fungsi petugas penyuluh lapangan KB (PLKB) juga tergerus karena kurang dukungan. Padahal PLKB penting untuk mengedukasi dan memberikan konseling sehingga masyarakat dapat merencanakan keluarga dengan baik dan rasional.
(sumber : bkkbn.co.id)
0 komentar:
Posting Komentar